Advertisement

Main Ad

Yang Tak Pernah Lekang oleh Waktu adalah Kekerasan Berbasis Gender, Institusi Pendidikan akan Hancur pada Masanya

 
Ada hal menarik dalam paparan narasumber pada webinar mengenai Anti Kekerasan Berbasis Gender pada kanal youtube Cerdas Berkarakter Kemendikbud. Hal menarik ini berkaitan dengan tiga tempat pertama di mana mayoritas tindak kekerasan berbasis gender terjadi. Tentu, data ini cukup kredibel sebab hasil dari riset yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2019. Secara berurutan, tempat-tempat tersebut adalah jalanan umum, moda transportasi umum, dan institusi pendidikan (universitas dan sekolah).
 
Jalanan dan moda transportasi umum menjadi dua tempat yang berterima. Tentu saja karena banyak orang tidak saling mengenal berkumpul. Keanoniman bukankah selalu berhasil mendorong seorang pihak untuk melakukan tindak kejahatan?

Namun, bagaimana dengan institusi pendidikan tempat di mana orang-orang terpelajar saling berkumpul dan memperbincangkan ilmu pengetahuan. Eksistensi institusi pendidikan yang bercokol pada daftar tersebut adalah sesuatu yang patut dipertanyakan. Apakah istilah terpelajar yang disandang oleh orang-orang bersekolah sesungguhnya tidak selalu tegak lurus dengan istilah bermoral?

Michael Foucault—seorang filsuf—pernah melakukan pembahasan mengenai relasi kuasa. Ia menyebutkan bahwa relasi dan kuasa duduk pada satu dimensi yang sama. Hal ini menjelaskan fenomena bagaimana ketika sebuah relasi terjalin (baik antar individu maupun komunitas), maka kekuasaan akan terbentuk sebagai sebuah faktor risiko.
 
Institusi pendidikan adalah tempat di mana siswa dan guru berkumpul, atau mahasiswa dengan dosen, atau siswa dengan sesamanya, begitu juga dengan para pengajar dengan semasa pengajar. Institusi pendidikan—berbeda dengan jalanan dan transportasi umum—mampu membentuk relasi yang kuat di antara penghuninya. Tampaknya relasi kuasalah yang menjadi faktor utama mengapa kekerasan berbasis gender marak terjadi di dalamnya. 
 
 
Relasi antar penghuni institusi pendidikan secara tidak langsung menimbulkan jarak kuasa antara pihak yang inferior dengan superior. Lantas dua unsur relasi kemudian terbentuk, yakni hierarki dan ketergantungan. Tidak heran kemudian kenapa kekerasan berbasis gender yang banyak terjadi di institusi pendidikan bernada demikian. Semisal, seorang siswa SMP dilecehkan oleh guru agamanya, atau bagaimana seorang mahasiswa dipaksa untuk tutup mulut setelah dilecehkan oleh dosennya dengan ancaman-ancaman tertentu. 
 
Lantas siapa yang patut disalahkan atas kenyataan yang nahas ini, institusi pendidikan terkait, pelaku kekerasan, atau justru korban yang juga perlu menanggung tekanan psikologis akibat tindak kekerasan yang terjadi? 
 
Jika sebuah tindak kekerasan berbasis gender terjadi maka ia adalah seumpama tumbuhan. Mencari akar masalah sama halnya dengan menghitung akar serabut dari pangkal hingga yang paling halus di ujungnya. Komunitas selalu menjadi yang pertama perlu dievaluasi ketika hal ini terjadi, sebab penerapan nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh seorang individu adalah apa yang ia pelajari dari orang-orang di sekitarnya.
 
Dengan demikian ketika seorang siswa atau mahasiswa menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender dari pihak-pihak yang secara hierarki berada di atasnya, maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini selain dengan melakukan pengkajian ulang mengenai moral-moral pihak terkait. Sebab makna belajar yang seyogianya adalah tentang meningkatkan kualitas akal budi kerap hanya menjadi upaya untuk menambah predikat dan nilai-nilai pada sertifikat. 
 
Pendidikan menjadi nol besar, dan upaya untuk meningkatkannya tidak berasal pada peningkatan mutu para pembelajar, melainkan para pengajar. Jika pembetulan hanya diupayakan pada satu pihak, bukankah itu sama saja dengan menyongsong kehancuran? 
 
***



Post a Comment

3 Comments